Teks lengkap:

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Ditemukan dalam:

1. PP 33 TAHUN 1999
2. PP 37 TAHUN 1999

1. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) (-100%)

   Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

2. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) (-100%)

   Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PPD I adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (-100%)

   Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

4. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) (-100%)

   Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI adalah Panitia Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

5. Panitia Pemungutan Suara (PPS) (-100%)

   Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

6. Panitia Pengawas (PANWAS) (-100%)

   Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut PANWAS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) (-100%)

   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

8. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) (-100%)

   Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

9. Sekretariat Umum (-100%)

   Sekretariat Umum adalah Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

   ---

10. Pemilihan Umum (Pemilu) (-100%)

    Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

    Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1999 dan PP 37 TAHUN 1999

    ---