Teks lengkap:

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Ditemukan dalam:

1. UU 8 TAHUN 2012

1. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, (PPS,) (-100%)

   Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2012

   ---

2. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, (PPS,) (-100%)

   Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2007

   ---

3. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, (PPS,) (-100%)

   Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, (PPK,) (-100%)

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2012

   ---

5. Panitia Pemungutan Suara (PPS) (-100%)

   Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

   Ditemukan dalam 181/PMK.05/2022 dan UU 7 TAHUN 2017

   ---

6. Panitia Pemungutan Suara (PPS) (-100%)

   Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2015 dan UU 8 TAHUN 2015

   ---

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, (PPK,) (-100%)

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2007

   ---

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, (PPK,) (-100%)

   Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (-100%)

   Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2017

   ---

10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, (Panwaslu Kecamatan,) (-100%)

    Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

    Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2007

    ---