Teks lengkap:

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ditemukan dalam:

1. UU 4 TAHUN 1996

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, (PPAT,) (-100%)

   Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 1996

   ---

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, (PPAT,) (-100%)

   Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2016

   ---

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT (PPAT) (-100%)

   Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

   Ditemukan dalam PP 37 TAHUN 1998

   ---

4. Akta (-100%)

   Akta adalah akta jual beli atau akta pengalihan hak berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana dalam hal penjualan hak atas tanah oleh BPPN, akta jual beli haruslah berupa akta otentik yang dapat dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998.

   Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 1999

   ---

5. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT (PPAT) (-100%)

   pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah (-100%)

   Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.

   Ditemukan dalam PP 40 TAHUN 1996

   ---

7. Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, (Hak Tanggungan,) (-100%)

   Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 1996

   ---

8. Sertifikat (-100%)

   Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

9. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia (Pejabat) (-100%)

   Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 21 TAHUN 2015

   ---

10. Tanah terlantar (-100%)

    Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1998

    ---