Teks lengkap:

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.

Ditemukan dalam:

1. 187/PMK.07/2016
2. 193/PMK.07/2018

1. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara (PPK BUN) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.

   Ditemukan dalam 187/PMK.07/2016 dan 193/PMK.07/2018

   ---

2. Pejabat Pembuat Romitmen Bendahara Umum Negara (PPK BUN) (-100%)

   Pejabat Pembuat Romitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tinclakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.

   Ditemukan dalam 241/PMK.07/2014

   ---

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 22/PMK.03/2020

   ---

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 88/PMK.02/2019 dan 98/PMK.02/2021

   ---

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA-BUN/PPA-BUN untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 81/PMK.07/2013

   ---

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 100/PMK.02/2020, 135/PMK.05/2022, dan 9 dokumen lainnya

   ---

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

   Ditemukan dalam 167/PMK.02/2017

   ---

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 161/PMK.010/2015

   ---

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan 2019, No. 1430 dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran TKDD.

   Ditemukan dalam 166/PMK.07/2019

   ---

10. Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK) (-100%)

    Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 3

    Ditemukan dalam 199/PMK.05/2011

    ---