Teks lengkap:

Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ditemukan dalam:

1. 27/PMK.05/2013

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara (PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Ditemukan dalam 124/PMK.05/2012

   ---

3. Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pensiun, (PPK Belanja Pensiun,) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pensiun, yang selanjutnya disebut PPK Belanja Pensiun, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja pensiun atas beban belanja negara.

   Ditemukan dalam 138/PMK.05/2011

   ---

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Ditemukan dalam 181/PMK.05/2022, 184/PMK.05/2021, dan 2 dokumen lainnya

   ---

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 182/PMK.05/2022

   ---

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 23/PMK.03/2020

   ---

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 138/PMK.05/2020, 150/PMK.05/2021, dan 2 dokumen lainnya

   ---

8. Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK,) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

   Ditemukan dalam 164/PMK.05/2010

   ---

9. Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK,) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 209/PMK.06/2019

   ---

10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

    Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 2017, No. 865 pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Ditemukan dalam 80/PMK.05/2017

    ---