Teks lengkap:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Ditemukan dalam:

1. 138/PMK.05/2020
2. 150/PMK.05/2021
3. 65/PMK.05/2020
4. 85/PMK.05/2020

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 138/PMK.05/2020, 150/PMK.05/2021, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 81/PMK.05/2012

   ---

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 23/PMK.03/2020

   ---

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 88/PMK.02/2019 dan 98/PMK.02/2021

   ---

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Ditemukan dalam 113/PMK.05/2012

   ---

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 208/PMK.010/2015

   ---

7. Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 3

   Ditemukan dalam 199/PMK.05/2011

   ---

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019, 203/PMK.05/2020, dan 2 dokumen lainnya

   ---

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 107/PMK.05/2020, 145/PMK.05/2017, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

    Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Ditemukan dalam 190/PMK.05/2016

    ---