Teks lengkap:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuatan komitmen.

Ditemukan dalam:

1. 229/PMK.05/2013
2. 253/PMK.05/2012
3. 269/PMK.05/2014

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuatan komitmen.

   Ditemukan dalam 229/PMK.05/2013, 253/PMK.05/2012, dan 1 dokumen lainnya

   ---

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

   Ditemukan dalam 94/PMK.05/2009

   ---

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

   Ditemukan dalam 109/PMK.03/2018, 121/PMK.03/2019, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 100/PMK.02/2020, 135/PMK.05/2022, dan 9 dokumen lainnya

   ---

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 164/PMK.05/2015 dan 211/PMK.05/2019

   ---

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 116/PMK.02/2015

   ---

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 16 TAHUN 2018 dan PERPRES 17 TAHUN 2019

   ---

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 84/PMK.08/2020

   ---

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 161/PMK.010/2015

   ---

10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

    Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PPA DK/KPA DK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

    Ditemukan dalam 102/PMK.07/2013

    ---