Teks lengkap:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Ditemukan dalam:

1. 136/PMK.02/2020
2. 159/PMK.02/2021
3. 159/PMK.02/2022
4. 16/PMK.02/2021
5. 227/PMK.02/2019
6. 40/PMK.02/2021

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 136/PMK.02/2020, 159/PMK.02/2021, dan 4 dokumen lainnya

   ---

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 113/PMK.02/2018

   ---

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 208/PMK.010/2015

   ---

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

   Ditemukan dalam 139/PMK.06/2020

   ---

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

   Ditemukan dalam 111/PMK.01/2018 dan 146/PMK.01/2018

   ---

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 134/PMK.010/2020, 197/PMK.05/2017, dan 3 dokumen lainnya

   ---

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 23/PMK.03/2020

   ---

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.

   Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013

   ---

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Ditemukan dalam 113/PMK.05/2012

   ---

10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (-100%)

    Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

    Ditemukan dalam 164/PMK.05/2015 dan 211/PMK.05/2019

    ---