Teks lengkap:

Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran yang diterima dari PPK sebagai dasar untuk menerbitkan/menandatangani SPM.

Ditemukan dalam:

1. 159/PMK.05/2018
2. 223/PMK.05/2015

1. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) (100%)

   Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran yang diterima dari PPK sebagai dasar untuk menerbitkan/menandatangani SPM.

   Ditemukan dalam 159/PMK.05/2018 dan 223/PMK.05/2015

   ---

2. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) (96%)

   Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran yang diterima dari PPK sebagai dasar untuk menerbitkan/menandatangani SPM.

   Ditemukan dalam 171/PMK.05/2021

   ---

3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 113/PMK.02/2018

   ---

4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013 dan 208/PMK.010/2015

   ---

5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 136/PMK.02/2020, 159/PMK.02/2021, dan 4 dokumen lainnya

   ---

6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 120/PMK.03/2019

   ---

7. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019 dan 212/PMK.05/2020

   ---

8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (94%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 4

   Ditemukan dalam 206/PMK.02/2013

   ---

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (94%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

   Ditemukan dalam 53/PMK.05/2020

   ---

10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (94%)

    Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

    Ditemukan dalam 84/PMK.08/2020

    ---