Teks lengkap:

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat PPSPM-PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA-PPP untuk menguji permintaan pembayaran PPLN dan menerbitkan perintah pembayaran PPLN.

Ditemukan dalam:

1. 64/PMK.05/2018

1. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengelolaan Pemberian Pinjaman (PPSPM-PPP) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat PPSPM-PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA-PPP untuk menguji permintaan pembayaran PPLN dan menerbitkan perintah pembayaran PPLN.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2018

   ---

2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Penerusan Pinjaman (PPSPM- PP) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat PPSPM- PP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA- PP/KPA-PP untuk menguji permintaan pembayaran PPLN dan menerbitkan perintah pembayaran PPLN.

   Ditemukan dalam 121/PMK.05/2016

   ---

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (dengan PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 185/PMK.06/2019

   ---

4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 105/PMK.07/2020, 115/PMK.07/2013, dan 9 dokumen lainnya

   ---

5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 162/PMK.05/2013

   ---

6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 72/PMK.05/2016

   ---

7. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 222/PMK.05/2014 dan 88/PMK.05/2018

   ---

8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 102/PMK.07/2013, 10/PMK.03/2013, dan 12 dokumen lainnya

   ---

9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 104/PMK.05/2013, 109/PMK.05/2016, dan 8 dokumen lainnya

   ---

10. Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pemberian Pinjaman (PPK-PPP) (-100%)

    Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat PPK-PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA-PPP untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyaluran dana PPLN.

    Ditemukan dalam 64/PMK.05/2018

    ---