Teks lengkap:

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ditemukan dalam:

1. 27/PMK.05/2013

1. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

2. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

   Ditemukan dalam 150/PMK.05/2021, 65/PMK.05/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 269/PMK.05/2014

   ---

4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, (Pejabat Penandatangan SPM,) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 228/PMK.05/2010

   ---

5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar. 2020, No. 1109

   Ditemukan dalam 138/PMK.05/2020

   ---

6. Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara (PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara) (-100%)

   Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM.

   Ditemukan dalam 253/PMK.05/2012

   ---

8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM.

   Ditemukan dalam 229/PMK.05/2013

   ---

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 113/PMK.02/2018

   ---

10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

    Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

    Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013 dan 208/PMK.010/2015

    ---