Teks lengkap:

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Ditemukan dalam:

1. 166/PMK.07/2019

1. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 166/PMK.07/2019

   ---

2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara (PPSPM BUN) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 193/PMK.07/2018

   ---

3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum 8 Negara (PPSPM BUN) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum 8 Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 241/PMK.07/2014

   ---

4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara (PPSPM BUN) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 2016, No. 1850

   Ditemukan dalam 187/PMK.07/2016

   ---

5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 105/PMK.07/2020, 115/PMK.07/2013, dan 9 dokumen lainnya

   ---

6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 162/PMK.05/2013

   ---

7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 72/PMK.05/2016

   ---

8. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (dengan PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 185/PMK.06/2019

   ---

9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 102/PMK.07/2013, 10/PMK.03/2013, dan 12 dokumen lainnya

   ---

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

    Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

    Ditemukan dalam 104/PMK.05/2013, 109/PMK.05/2016, dan 8 dokumen lainnya

    ---