Teks lengkap:

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

Ditemukan dalam:

1. 235/PMK.05/2012

1. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) (100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 235/PMK.05/2012

   ---

2. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) (97%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2014

   ---

3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) (97%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013

   ---

4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, (PP-SPM,) (97%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 170/PMK.05/2010

   ---

5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (96%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 190/PMK.05/2016

   ---

6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (96%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA BUN untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 22/PMK.03/2020

   ---

7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (96%)

   Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 124/PMK.05/2012

   ---

8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 105/PMK.07/2020, 115/PMK.07/2013, dan 9 dokumen lainnya

   ---

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

   Ditemukan dalam 162/PMK.05/2013

   ---

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (95%)

    Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

    Ditemukan dalam 104/PMK.05/2013, 109/PMK.05/2016, dan 8 dokumen lainnya

    ---