Teks lengkap:

Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik.

Ditemukan dalam:

1. PP 60 TAHUN 2017

1. Pejabat Polri Yang Berwenang (-100%)

   Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2017

   ---

2. Surat Izin (-100%)

   Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2017

   ---

3. Instansi yang berwenang (-100%)

   Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 1999

   ---

4. Pejabat yang Berwenang (-100%)

   Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Keuangan, pejabat yang berwenang membentuk Majelis dan menjatuhkan sanksi, atau pejabat lain yang ditunjuk.

   Ditemukan dalam 190/PMK.01/2018

   ---

5. Pengawas JPH (-100%)

   Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2021

   ---

6. Menteri/pimpinan lembaga (-100%)

   Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.

   Ditemukan dalam PP 23 TAHUN 2005

   ---

7. Menteri/Pimpinan Lembaga (-100%)

   Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2020, 202/PMK.05/2022, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif (-100%)

   Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif adalah gubernur dan/atau wakil gubernur, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

   Ditemukan dalam PP 48 TAHUN 2016

   ---

9. Unsur Teknis (-100%)

   Unsur Teknis adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya secara teknis terkait dengan Unsur Kegiatan Pemeriksaan Bea dan Cukai serta Pencegahan dan Penyidikan.

   Ditemukan dalam 184/PMK.04/2014

   ---

10. Surat Perintah (-100%)

    Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Patroli Laut dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pergerakan kapal patroli.

    Ditemukan dalam 179/PMK.04/2019

    ---