Teks lengkap:

Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditemukan dalam:

1. UU 43 TAHUN 1999

1. Pejabat yang berwajib (-100%)

   Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam UU 43 TAHUN 1999

   ---

2. Pejabat (-100%)

   Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2013

   ---

3. Atasan yang Berhak Menghukum (-100%)

   Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 1997

   ---

4. Pejabat yang berwenang (-100%)

   Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam UU 43 TAHUN 1999

   ---

5. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) (-100%)

   Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2010

   ---

6. Pejabat yang Berwenang Menghukum (-100%)

   Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 97/PMK.09/2018

   ---

7. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (-100%)

   Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam UU 51 TAHUN 2009

   ---

8. Pejabat yang Berwajib (-100%)

   Pejabat yang Berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

   Ditemukan dalam PP 102 TAHUN 2015

   ---

9. Pejabat Yang Berwajib (-100%)

   Pejabat Yang Berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2020

   ---

10. Pejabat yang berwenang (-100%)

    Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ditemukan dalam PP 9 TAHUN 2003

    ---