Teks lengkap:

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

Ditemukan dalam:

1. PP 29 TAHUN 1980

1. Pejabat yang berwenang (-100%)

   Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

   Ditemukan dalam PP 29 TAHUN 1980

   ---

2. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 101 TAHUN 2014, PP 81 TAHUN 2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Pejabat yang berwenang (-100%)

   Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan;

   Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 1997

   ---

4. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

   Ditemukan dalam PP 95 TAHUN 2012

   ---

5. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

   Ditemukan dalam PP 88 TAHUN 2014

   ---

6. Pemerintah daerah (-100%)

   Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2007

   ---

7. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

8. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 85 TAHUN 2013

   ---

9. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 79 TAHUN 2013 dan UU 22 TAHUN 2009

   ---

10. Pemerintah daerah (-100%)

    Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2010, PP 30 TAHUN 2008, dan 6 dokumen lainnya

    ---