Teks lengkap:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ditemukan dalam:

1. PP 3 TAHUN 2002

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (-100%)

   Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2002

   ---

2. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat (-100%)

   Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2004

   ---

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (-100%)

   Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2000

   ---

4. Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) (-100%)

   Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2000

   ---

5. Hak Atas Tanah (-100%)

   Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.

   Ditemukan dalam PERPRES 88 TAHUN 2017

   ---

6. Keharusan mempekerjakan penyandang cacat pada perusahaan oleh pengusaha (-100%)

   Keharusan mempekerjakan penyandang cacat pada perusahaan oleh pengusaha adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 1998

   ---

7. Kuasa (-100%)

   Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

   Ditemukan dalam PP 1 TAHUN 2005

   ---

8. Hak atas tanah (-100%)

   Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2004

   ---

9. Hak kekayaan intelektual (HKI) (-100%)

   Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2002

   ---

10. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (-100%)

    Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

    Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 1997

    ---