Teks lengkap:

Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ditemukan dalam:

1. UU 10 TAHUN 2008

1. Pelanggaran pidana Pemilu (-100%)

   Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

2. Pelanggaran administrasi Pemilu (-100%)

   Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

3. Tindak pidana Pemilu (-100%)

   Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2012

   ---

4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (-100%)

   Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016 dan UU 11 TAHUN 2016

   ---

5. Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (-100%)

   Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan yang oleh Undang-undang ini digolongkan ke dalam jenis pelanggaran yang dikenakan pidana.

   Ditemukan dalam UU 6 TAHUN 1984

   ---

6. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (-100%)

   Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi

   Ditemukan dalam 239/PMK.03/2014

   ---

7. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (-100%)

   Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 1989

   ---

8. Tindak Pidana Korupsi (-100%)

   Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

   Ditemukan dalam PP 4 TAHUN 2020

   ---

9. Tindak Pidana Korupsi (-100%)

   Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

   Ditemukan dalam PERPRES 102 TAHUN 2020

   ---

10. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (-100%)

    Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

    Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2022

    ---