Teks lengkap:

Pelanggaran adalah tindakan pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda dan pemungutan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

Ditemukan dalam:

1. 11/PMK.07/2009
2. 11/PMK.07/2010

1. Pelanggaran (-100%)

   Pelanggaran adalah tindakan pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda dan pemungutan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009 dan 11/PMK.07/2010

   ---

2. Pejabat (-100%)

   Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

3. Pejabat (-100%)

   Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Perda,) (-100%)

   Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009 dan 11/PMK.07/2010

   ---

5. Perizinan (-100%)

   Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PERPRES 3 TAHUN 2016

   ---

6. Perizinan (-100%)

   Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PERPRES 14 TAHUN 2017 dan PERPRES 4 TAHUN 2016

   ---

7. Wajib Pajak (-100%)

   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016, 119/PMK.08/2016, dan 5 dokumen lainnya

   ---

8. Cukai (-100%)

   Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai.

   Ditemukan dalam /PMK.04/2022

   ---

9. Cukai (-100%)

   Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

   Ditemukan dalam 216/PMK.04/2022

   ---

10. Pemungut PPh (-100%)

    Pemungut PPh adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

    Ditemukan dalam 6/PMK.03/2021

    ---