Teks lengkap:

Pemegang Hak Pengelolaan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan.

Ditemukan dalam:

1. PP 36 TAHUN 1998

1. Pemegang Hak Pengelolaan (100%)

   Pemegang Hak Pengelolaan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1998

   ---

2. Hak Pengelolaan (88%)

   Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2021

   ---

3. Hak Pengelolaan (88%)

   Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2021, PP 19 TAHUN 2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Hak Pengelolaan (87%)

   Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2021

   ---

5. Hak Pengelolaan (87%)

   Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1998 dan PP 46 TAHUN 2002

   ---

6. Hak Pengelolaan (87%)

   Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2014

   ---

7. Hak pengelolaan (87%)

   Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

8. Hak Pengelolaan (86%)

   Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negera yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

   Ditemukan dalam PP 40 TAHUN 1996

   ---

9. Penyerah Piutang (85%)

   Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.

   Ditemukan dalam 180/PMK.06/2009

   ---

10. Pemberian hak atas tanah (85%)

    Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.

    Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2002

    ---