Teks lengkap:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Ditemukan dalam:

1. PP 58 TAHUN 2005

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (-100%)

   Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

2. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2016 dan PP 38 TAHUN 2017

   ---

3. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 16 TAHUN 2018, PERPRES 3 TAHUN 2016, dan 67 dokumen lainnya

   ---

4. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 42 TAHUN 2020

   ---

5. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021 dan 123/PMK.03/2020

   ---

6. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 14 TAHUN 2017, PERPRES 146 TAHUN 2015, dan 95 dokumen lainnya

   ---

7. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2016

   ---

8. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2021

   ---

9. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

10. Pemerintah Daerah (-100%)

    Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

    Ditemukan dalam 8/PMK.07/2023

    ---