Teks lengkap:

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam:

1. PP 59 TAHUN 2007
2. UU 20 TAHUN 2008
3. UU 33 TAHUN 2007
4. UU 38 TAHUN 2007

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 59 TAHUN 2007, UU 20 TAHUN 2008, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2020 dan UU 18 TAHUN 2012

   ---

3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2006, PP 37 TAHUN 2010, dan 74 dokumen lainnya

   ---

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2008, PERPRES 55 TAHUN 2011, dan 19 dokumen lainnya

   ---

5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2011, UU 37 TAHUN 2007, dan 1 dokumen lainnya

   ---

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 74 TAHUN 2014 dan UU 33 TAHUN 2009

   ---

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2009

   ---

8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PERPRES 31 TAHUN 2015

   ---

9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PERPRES 27 TAHUN 2013

   ---

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (100%)

    Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam UU 37 TAHUN 2014

    ---