Teks lengkap:

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ditemukan dalam:

1. PP 61 TAHUN 2010

1. Pemohon Informasi Publik (100%)

   Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

   Ditemukan dalam PP 61 TAHUN 2010

   ---

2. Pemohon Informasi Publik (97%)

   Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2008

   ---

3. Pemohon Informasi Publik (96%)

   Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

   Ditemukan dalam 132/PMK.01/2012

   ---

4. Pemohon Informasi Publik (Pemohon) (92%)

   Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan Permintaan Informasi Publik.

   Ditemukan dalam 110/PMK.01/2022

   ---

5. Pemohon Informasi Publik (Pemohon) (92%)

   Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

   Ditemukan dalam 129/PMK.01/2019 dan 200/PMK.01/2016

   ---

6. Informasi yang Dikecualikan (89%)

   Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

   Ditemukan dalam PP 61 TAHUN 2010

   ---

7. Pengguna Informasi Publik (88%)

   Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2008

   ---

8. Sengketa Informasi Publik (88%)

   Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Keuangan sebagai badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 129/PMK.01/2019 dan 200/PMK.01/2016

   ---

9. Sengketa Informasi Publik (87%)

   Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Keuangan selaku badan publik dengan Pemohon dan/atau orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 110/PMK.01/2022

   ---

10. Informasi Publik yang Dikecualikan (87%)

    Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

    Ditemukan dalam 110/PMK.01/2022

    ---