Teks lengkap:

Pemrakarsa adalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Ditemukan dalam:

1. PP 27 TAHUN 2021

1. Pemrakarsa (100%)

   Pemrakarsa adalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 2021

   ---

2. Pemrakarsa (92%)

   Pemrakarsa adalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2020

   ---

3. Pemrakarsa (90%)

   Pemrakarsa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia 3 yang mempunyai hak untuk pelaksanaan pembangunan, mengoperasikan dan mengusahakan Bandar Udara.

   Ditemukan dalam PP 40 TAHUN 2012

   ---

4. Badan Usaha (90%)

   Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, dan/atau koperasi.

   Ditemukan dalam 59/PMK.06/2020

   ---

5. Jalan Khusus (89%)

   Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2022

   ---

6. Badan Usaha (88%)

   Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

   Ditemukan dalam PERPRES 32 TAHUN 2020, PERPRES 38 TAHUN 2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

7. Badan Usaha (88%)

   Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi.

   Ditemukan dalam /PMK.08/2021

   ---

8. Badan Usaha (88%)

   Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.

   Ditemukan dalam PERPRES 3 TAHUN 2016

   ---

9. Badan Usaha (88%)

   Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

   Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2022

   ---

10. Kewajiban Penjaminan (88%)

    Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

    Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2018 dan UU 20 TAHUN 2019

    ---