Teks lengkap:

Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Ditemukan dalam:

1. PP 83 TAHUN 2008

1. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu (Pencari Keadilan) (-100%)

   Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

   Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2008

   ---

2. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (-100%)

   Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2012

   ---

3. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum (-100%)

   Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 65 TAHUN 2015

   ---

4. Advokat (-100%)

   Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2020

   ---

5. Advokat (-100%)

   Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2003

   ---

6. Advokat (-100%)

   Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

   Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2008

   ---

7. Kuasa Hukum (-100%)

   Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

   Ditemukan dalam 184/PMK.01/2017

   ---

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial (-100%)

   Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2015 dan UU 11 TAHUN 2009

   ---

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial (-100%)

   Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2012

   ---

10. Lembaga Bantuan Hukum (-100%)

    Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

    Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2008

    ---