Teks lengkap:

Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

Ditemukan dalam:

1. 142/PMK.07/2014
2. 168/PMK.07/2009
3. 54/PMK.07/2012
4. 61/PMK.07/2010
5. 74/PMK.07/2013

1. Pendanaan Urusan Bersama (-100%)

   Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

   Ditemukan dalam 142/PMK.07/2014, 168/PMK.07/2009, dan 3 dokumen lainnya

   ---

2. Pendanaan Urusan Bersama (-100%)

   Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

   Ditemukan dalam 66/PMK.011/2011

   ---

3. Pendanaan Urusan Bersama (PUB) (-100%)

   Pendanaan Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat PUB adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

   Ditemukan dalam 162/PMK.05/2013

   ---

4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (-100%)

   Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

   Ditemukan dalam 263/PMK.05/2014

   ---

5. Dana Bagi Hasil (-100%)

   Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

6. Dana Bagi Hasil (-100%)

   Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2011

   ---

7. Sinergi Pendanaan (-100%)

   Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

8. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) (-100%)

   Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

   Ditemukan dalam 130/PMK.07/2019 dan 145/PMK.07/2018

   ---

9. Dana Alokasi Khusus (DAK) (-100%)

   Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

   Ditemukan dalam PERPRES 2 TAHUN 2022

   ---

10. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

    Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

    Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

    ---