Teks lengkap:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam:

1. UU 33 TAHUN 2004

1. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD (PAD) (-100%)

   Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (-100%)

   Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 187/PMK.07/2016

   ---

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (-100%)

   Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

4. Pajak Daerah, (pajak,) (-100%)

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

5. Pajak Daerah, (pajak,) (-100%)

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

6. Pajak Daerah (-100%)

   Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

   Ditemukan dalam PP 45 TAHUN 2008

   ---

7. Pendapatan Daerah (-100%)

   Pendapatan Daerah adalah semua bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain lain pendapatan daerah yang sah.

   Ditemukan dalam 235/PMK.07/2015

   ---

8. Belanja Wajib (-100%)

   Belanja Wajib adalah belanja yang wajib dialokasikan oleh Daerah untuk mendanai urusan pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 123/PMK.03/2020

   ---

9. Pajak Daerah (Pajak) (-100%)

   Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

   Ditemukan dalam 195/PMK.02/2017

   ---

10. Pajak Daerah (Pajak) (-100%)

    Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Ditemukan dalam PP 10 TAHUN 2021

    ---