Teks lengkap:

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Ditemukan dalam:

1. PP 45 TAHUN 2013

1. Pendapatan Negara (-100%)

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam PP 45 TAHUN 2013

   ---

2. Pendapatan Negara (-100%)

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam 249/PMK.05/2010

   ---

3. Pendapatan negara (-100%)

   Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2003

   ---

4. Pendapatan Daerah (-100%)

   Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam 93/PMK.07/2016 dan PP 58 TAHUN 2005

   ---

5. Pendapatan daerah (-100%)

   Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2003

   ---

6. Pendapatan Daerah (-100%)

   Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam 106/PMK.07/2018, 117/PMK.07/2017, dan 9 dokumen lainnya

   ---

7. Belanja Negara (-100%)

   Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam PP 45 TAHUN 2013

   ---

8. Pendapatan Daerah (-100%)

   Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 3

   Ditemukan dalam 127/PMK.07/2011

   ---

9. Belanja Negara (-100%)

   Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

   Ditemukan dalam 102/PMK.02/2018

   ---

10. Belanja negara (-100%)

    Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

    Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2003

    ---