Teks lengkap:

Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Penerima Penerusan PDN adalah Pemerintah Daerah atau BUMN.

Ditemukan dalam:

1. PP 54 TAHUN 2008

1. Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (Penerima Penerusan PDN) (100%)

   Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Penerima Penerusan PDN adalah Pemerintah Daerah atau BUMN.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2008

   ---

2. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri (91%)

   Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan BUMN.

   Ditemukan dalam PP 10 TAHUN 2011

   ---

3. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri (Pemberi PDN) (88%)

   Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PDN adalah badan usaha milik negara, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.

   Ditemukan dalam 79/PMK.05/2016

   ---

4. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, (Pemberi PDN) (88%)

   Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pemberi PDN adalah BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2008

   ---

5. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disebut Pemberi PDN (Pemberi PDN) (87%)

   Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disebut Pemberi PDN adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.

   Ditemukan dalam 91/PMK.05/2010

   ---

6. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disingkat Pemberi PDN (Pemberi PDN) (86%)

   Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disingkat Pemberi PDN adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, atau Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.

   Ditemukan dalam 90/PMK.08/2010

   ---

7. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, (disebut Pemberi PDN,) (85%)

   Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat disebut Pemberi PDN, adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, atau Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.

   Ditemukan dalam 212/PMK.011/2011

   ---

8. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) (85%)

   Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat NPPP adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri antara Pemerintah dan penerima penerusan pinjaman.

   Ditemukan dalam 232/PMK.05/2012

   ---

9. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PPDN) (85%)

   Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPDN adalah PDN yang diteruspinjamkan kepada penerima PPDN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

   Ditemukan dalam 108/PMK.05/2016

   ---

10. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Perjanjian PPLN) (85%)

    Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman antara Pemerintah dan penerima PPLN.

    Ditemukan dalam 64/PMK.05/2018

    ---