Teks lengkap:

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.

Ditemukan dalam:

1. 206/PMK.02/2018
2. UU 12 TAHUN 2018

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (-100%)

   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.

   Ditemukan dalam 206/PMK.02/2018 dan UU 12 TAHUN 2018

   ---

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (-100%)

   Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.

   Ditemukan dalam 249/PMK.05/2010

   ---

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak, (PNBP,) (-100%)

   Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2014, UU 23 TAHUN 2013, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Penerimaan negara bukan pajak, (PNBP,) (-100%)

   Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2012

   ---

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (-100%)

   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2015

   ---

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (-100%)

   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2016

   ---

7. Penerimaan negara bukan pajak, (PNBP,) (-100%)

   Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

   Ditemukan dalam PP 97 TAHUN 2012

   ---

8. Penerimaan Negara bukan pajak (-100%)

   Penerimaan Negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara, dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2003

   ---

9. Penerimaan negara bukan pajak (-100%)

   Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

   Ditemukan dalam UU 29 TAHUN 2002

   ---

10. Penerimaan Negara Bukan Pajak (-100%)

    Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.

    Ditemukan dalam UU 35 TAHUN 2000

    ---