Teks lengkap:

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ditemukan dalam:

1. UU 26 TAHUN 2000

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) (100%)

   Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2000

   ---

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (86%)

   Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2002

   ---

3. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat (86%)

   Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2004

   ---

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (83%)

   Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2000

   ---

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (77%)

   Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

   Ditemukan dalam UU 39 TAHUN 1999

   ---

6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Komisi,) (77%)

   Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2004

   ---

7. Amnesti (76%)

   Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2004

   ---

8. Pengadilan Hubungan Industrial (75%)

   Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2004 dan UU 2 TAHUN 2004

   ---

9. Pengadilan Pajak (74%)

   Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2002

   ---

10. Pengadilan Pajak (74%)

    Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

    Ditemukan dalam 184/PMK.01/2017 dan 61/PMK.01/2012

    ---