Teks lengkap:

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ditemukan dalam:

1. UU 26 TAHUN 2007

1. Pengawasan penataan ruang (100%)

   Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2007

   ---

2. Pengawasan penataan ruang (100%)

   Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 15 TAHUN 2010 dan UU 11 TAHUN 2020

   ---

3. Pengawasan Penataan Ruang (100%)

   Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 21 TAHUN 2021

   ---

4. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (89%)

   Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 79 TAHUN 2005

   ---

5. Pengawasan (88%)

   Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2007

   ---

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (86%)

   Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2017

   ---

7. Pengawasan (84%)

   Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2016

   ---

8. Izin pemanfaatan ruang (83%)

   Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 15 TAHUN 2010

   ---

9. Izin pemanfaatan ruang (83%)

   Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2007

   ---

10. Perizinan (83%)

    Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ditemukan dalam PERPRES 3 TAHUN 2016

    ---