Teks lengkap:

Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

Ditemukan dalam:

1. PP 4 TAHUN 2014
2. UU 12 TAHUN 2012

1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

   Ditemukan dalam PP 4 TAHUN 2014 dan UU 12 TAHUN 2012

   ---

2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (-100%)

   Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

   Ditemukan dalam PP 4 TAHUN 2014 dan UU 12 TAHUN 2012

   ---

3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) (-100%)

   Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

   Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2019

   ---

4. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

   Ditemukan dalam 108/PMK.06/2017

   ---

5. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2013

   ---

6. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah PTN yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

   Ditemukan dalam 164/PMK.06/2014

   ---

7. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

   Ditemukan dalam 100/PMK.02/2020 dan 139/PMK.02/2015

   ---

8. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

   Ditemukan dalam PP 26 TAHUN 2015

   ---

9. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) (-100%)

   Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

   Ditemukan dalam 223/PMK.011/2014

   ---

10. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) (-100%)

    Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

    Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2019

    ---