Teks lengkap:

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang- undang.

Ditemukan dalam:

1. 212/PMK.011/2011

1. Perusahaan Daerah (100%)

   Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang- undang.

   Ditemukan dalam 212/PMK.011/2011

   ---

2. Perusahaan Daerah (99%)

   Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang- undang.

   Ditemukan dalam 90/PMK.08/2010

   ---

3. Perusahaan Daerah (99%)

   Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2008

   ---

4. Perusahaan Daerah (86%)

   Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

   Ditemukan dalam PP 14 TAHUN 2005 dan UU 17 TAHUN 2003

   ---

5. Perusahaan Negara (84%)

   Perusahaan Negara adalah Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

   Ditemukan dalam 246/PMK.06/2016

   ---

6. Perusahaan Negara (84%)

   Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

   Ditemukan dalam 146/PMK.06/2022, PP 14 TAHUN 2005, dan 1 dokumen lainnya

   ---

7. Pajak Daerah (Pajak,) (83%)

   Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

8. Pajak Daerah, (Pajak,) (83%)

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

   Ditemukan dalam 9/PMK.02/2016, PP 91 TAHUN 2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Pajak Daerah, (Pajak,) (83%)

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009 dan 11/PMK.07/2010

   ---

10. Pajak Daerah (Pajak) (83%)

    Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

    Ditemukan dalam 195/PMK.02/2017

    ---