Teks lengkap:

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Ditemukan dalam:

1. PP 31 TAHUN 2002

1. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 31 TAHUN 2002

   ---

2. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 93 TAHUN 1999

   ---

3. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, (Perusahaan) (-100%)

   Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 94 TAHUN 1999

   ---

4. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, di mana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 53 TAHUN 1999

   ---

5. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2003

   ---

6. Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional, (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 15 TAHUN 2004

   ---

7. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 40 TAHUN 2007

   ---

8. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, (Perusahaan,) (-100%)

   Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2008

   ---

9. Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Perusahaan) (-100%)

   Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2003

   ---

10. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), (Perusahaan,) (-100%)

    Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

    Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 2006

    ---