Teks lengkap:

Pihak yang Memiliki Kewenangan adalah pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian.

Ditemukan dalam:

1. 111/PMK.06/2017

1. Pihak yang Memiliki Kewenangan (-100%)

   Pihak yang Memiliki Kewenangan adalah pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian.

   Ditemukan dalam 111/PMK.06/2017

   ---

2. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

   Ditemukan dalam /PMK.06/2021

   ---

3. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam 147/PMK.05/2019

   ---

4. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 148/PMK.05/2019 dan 151/PMK.05/2019

   ---

5. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021

   ---

6. Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 61/PMK.02/2017

   ---

7. Pejabat Pengusul Angka Kredit (-100%)

   Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 131/PMK.03/2022

   ---

8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

   Ditemukan dalam 132/PMK.06/2017

   ---

9. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (-100%)

   Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

   Ditemukan dalam 131/PMK.03/2022 dan /PMK.06/2021

   ---

10. Pejabat Pengusul Angka Kredit (-100%)

    Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

    Ditemukan dalam 132/PMK.03/2022

    ---