Teks lengkap:

Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.

Ditemukan dalam:

1. 134/PMK.03/2021
2. 151/PMK.03/2021
3. UU 10 TAHUN 2020

1. Pihak Yang Terutang (-100%)

   Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.

   Ditemukan dalam 134/PMK.03/2021, 151/PMK.03/2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

2. Pemungut Bea Meterai (-100%)

   Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 134/PMK.03/2021 dan 151/PMK.03/2021

   ---

3. Pemungut Bea Meterai (-100%)

   Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 133/PMK.03/2021

   ---

4. Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai (SPT Masa Bea Meterai) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai yang selanjutnya disebut SPT Masa Bea Meterai adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Pemungut Bea Meterai untuk melaporkan pemungutan Bea Meterai dari Pihak Yang Terutang dan penyetoran Bea Meterai ke kas negara untuk suatu masa pajak.

   Ditemukan dalam 151/PMK.03/2021

   ---

5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

8. Masa Pajak (-100%)

   Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pemungut Bea Meterai untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Bea Meterai yang terutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

   Ditemukan dalam 151/PMK.03/2021

   ---

9. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

10. Wajib Pajak PBB (Wajib Pajak) (-100%)

    Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB.

    Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019 dan 234/PMK.03/2022

    ---