Teks lengkap:

Pimpinan Lembaga Non Struktural adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Sekretaris Lembaga Non Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam:

1. PP 21 TAHUN 2016
2. PP 22 TAHUN 2016

1. Pimpinan Lembaga Non Struktural (-100%)

   Pimpinan Lembaga Non Struktural adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Sekretaris Lembaga Non Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 21 TAHUN 2016 dan PP 22 TAHUN 2016

   ---

2. Pimpinan Lembaga Non Struktural (-100%)

   Pimpinan Lembaga Non Struktural adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Sekretaris Lembaga Non Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam 88/PMK.02/2016 dan 89/PMK.05/2016

   ---

3. Pimpinan DPRD (-100%)

   Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2017

   ---

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pimpinan DPRD) (-100%)

   Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2022, No. 127

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2022

   ---

5. Pejabat yang Berwenang (PyB) (-100%)

   Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2019

   ---

6. Pejabat Pembina Kepegawaian (-100%)

   Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 48 TAHUN 2005

   ---

7. Pejabat yang Berwenang (PyB) (-100%)

   Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 147/PMK.05/2019

   ---

8. Pejabat yang Berwenang (PyB) (-100%)

   Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 133/PMK.03/2018, 147/PMK.03/2019, dan 4 dokumen lainnya

   ---

9. Pejabat Yang Berwenang (PyB) (-100%)

   Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 49 TAHUN 2018

   ---

10. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (-100%)

    Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ditemukan dalam 131/PMK.03/2022 dan 132/PMK.03/2022

    ---