Teks lengkap:

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Ditemukan dalam:

1. 106/PMK.07/2018
2. 117/PMK.07/2017
3. 117/PMK.07/2021
4. 121/PMK.07/2020
5. 125/PMK.07/2019
6. 132/PMK.07/2016

1. Pinjaman Daerah (100%)

   Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam 106/PMK.07/2018, 117/PMK.07/2017, dan 4 dokumen lainnya

   ---

2. Pinjaman daerah (99%)

   Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam UU 32 TAHUN 2004

   ---

3. Pinjaman Daerah (99%)

   Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam PP 56 TAHUN 2005 dan PP 56 TAHUN 2018

   ---

4. Pinjaman Daerah (99%)

   Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam 179/PMK.07/2020, 105/PMK.07/2020, dan 10 dokumen lainnya

   ---

5. Pinjaman Daerah (99%)

   Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

6. Pinjaman Daerah (99%)

   Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam 121/PMK.07/2017

   ---

7. Pinjaman Daerah (95%)

   Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

8. Pinjaman Daerah (95%)

   Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam 194/PMK.07/2022

   ---

9. Pinjaman Pemerintah Daerah, (Pinjaman Pemda,) (93%)

   Pinjaman Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pinjaman Pemda, adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemda menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Pemda tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

   Ditemukan dalam 47/PMK.07/2011

   ---

10. Pinjaman Daerah (92%)

    Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

    Ditemukan dalam UU 25 TAHUN 1999

    ---