Teks lengkap:

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ditemukan dalam:

1. PP 6 TAHUN 2010

1. Polisi Pamong Praja (100%)

   Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2010

   ---

2. Satuan Polisi Pamong Praja, (Satpol PP,) (93%)

   Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2010

   ---

3. Polisi Pamong Praja (Pol PP) (87%)

   Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2018

   ---

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (87%)

   Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2018

   ---

5. Satuan Polisi Pamong Praja (87%)

   Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 2004

   ---

6. Satuan Polisi Pamong Praja (87%)

   Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 2003

   ---

7. Polisi Pamong Praja (85%)

   Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 2004

   ---

8. Fungsi kepolisian (78%)

   Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 1997

   ---

9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (77%)

   Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2009

   ---

10. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (76%)

    Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

    Ditemukan dalam PP 35 TAHUN 2010 dan UU 20 TAHUN 2009

    ---