Teks lengkap:

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Ditemukan dalam:

1. UU 11 TAHUN 2006

1. Qanun Aceh (-100%)

   Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2006

   ---

2. Qanun Kabupaten/Kota (-100%)

   Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2006

   ---

3. Peraturan Daerah (-100%)

   Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

4. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) (-100%)

   Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 106 TAHUN 2021

   ---

5. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) (-100%)

   Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2021

   ---

6. Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Kewenangan Pemerintah) (-100%)

   Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh yang selanjutnya disebut Kewenangan Pemerintah adalah kewenangan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat nasional dan urusan pemerintahan lainnya di Aceh sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2015

   ---

7. Aceh (-100%)

   Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

   Ditemukan dalam PERPRES 11 TAHUN 2010, PP 20 TAHUN 2007, dan 4 dokumen lainnya

   ---

8. Peraturan Daerah Provinsi (-100%)

   Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

   Ditemukan dalam UU 15 TAHUN 2019

   ---

9. Peraturan Daerah Provinsi (-100%)

   Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

   Ditemukan dalam PERPRES 87 TAHUN 2014

   ---

10. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (-100%)

    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

    Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2007 dan UU 8 TAHUN 2007

    ---