Teks lengkap:

Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah Organ Usaha Bersama yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

Ditemukan dalam:

1. PP 87 TAHUN 2019

1. Rapat Umum Anggota (dengan RUA) (-100%)

   Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah Organ Usaha Bersama yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

   Ditemukan dalam PP 87 TAHUN 2019

   ---

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam 179/PMK.02/2022

   ---

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam PP 47 TAHUN 2012

   ---

4. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam 17/PMK.02/2010…, 17/PMK.03/2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

5. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2007

   ---

6. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2020

   ---

7. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dan memegang kekuasaan tertinggi dalam persero.

   Ditemukan dalam 5/PMK.02/2013

   ---

8. Kedudukan Menteri (-100%)

   Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya.

   Ditemukan dalam UU 19 TAHUN 2003

   ---

9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2017

   ---

10. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

    Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

    Ditemukan dalam 78/PMK.06/2015

    ---