Teks lengkap:

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Ditemukan dalam:

1. 130/PMK.07/2019
2. 139/PMK.07/2019
3. 141/PMK.07/20199
4. 187/PMK.07/2016
5. 193/PMK.07/2018
6. 197/PMK.07/2020
7. 205/PMK.07/2019
8. 233/PMK.07/2020
9. 241/PMK.07/2014
10. 35/PMK.07/2020
11. 40/PMK.07/2020
12. 48/PMK.07/2019
13. 61/PMK.02/2020
14. 94/PMK.07/2021

1. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 130/PMK.07/2019, 139/PMK.07/2019, dan 12 dokumen lainnya

   ---

2. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 112/PMK.07/2016, 11/PMK.07/2023, dan 3 dokumen lainnya

   ---

3. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 9/PMK.07/202019

   ---

4. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 49/PMK.07/2016

   ---

5. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 179/PMK.07/2020, 105/PMK.07/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

6. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 8/PMK.07/2020

   ---

7. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 171/PMK.07/2022

   ---

8. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021, 190/PMK.07/2021, dan 3 dokumen lainnya

   ---

9. Rekening Kas Umum Daerah (-100%)

   Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013

   ---

10. Rekening Kas Umum Daerah, (RKUD,) (-100%)

    Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

    Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2014

    ---