Teks lengkap:

Rektor Perguruan Tinggi adalah Presiden Universitas/Institut Negeri atau Swasta Disamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961.

Ditemukan dalam:

1. PP 43 TAHUN 1980

1. Rektor Perguruan Tinggi (-100%)

   Rektor Perguruan Tinggi adalah Presiden Universitas/Institut Negeri atau Swasta Disamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 1980

   ---

2. AIPI (-100%)

   AIPI adalah singkatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 9 TAHUN 1990

   ---

3. AIPI (-100%)

   AIPI adalah singkatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. ditjen Peraturan Perundang-undangan

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1990

   ---

4. Ayat (1) Badan Penyelenggara (-100%)

   Ayat (1) Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 tahun

   Ditemukan dalam UU 36 TAHUN 1999

   ---

5. Perusahaan Nasional (-100%)

   Perusahaan Nasional adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1977

   ---

6. Lembaga (-100%)

   Lembaga adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau Lembaga Pendidikan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

   Ditemukan dalam PP 1 TAHUN 1980

   ---

7. ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan (-100%)

   ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan adalah badan hukum yang susuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964, ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri". 3.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 1980

   ---

8. Direktur Eksekutif (-100%)

   Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai LPEI.

   Ditemukan dalam 144/PMK.06/2021

   ---

9. ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM (-100%)

   ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 1972

   ---

10. Kabupaten (-100%)

    Kabupaten adalah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

    Ditemukan dalam PP 53 TAHUN 1996

    ---