Teks lengkap:

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Ditemukan dalam:

1. 137/PMK.06/2022

1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (100%)

   Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

   Ditemukan dalam 137/PMK.06/2022

   ---

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) (96%)

   Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) (96%)

   Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

   Ditemukan dalam 231/PMK.07/2020

   ---

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (92%)

   Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (92%)

   Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam 231/PMK.07/2020

   ---

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (91%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 29 TAHUN 2014

   ---

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (90%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam 137/PMK.06/2022

   ---

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (90%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

   Ditemukan dalam /PMK.07/2022

   ---

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (90%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam 93/PMK.07/2016 dan PP 58 TAHUN 2005

   ---

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) (90%)

    Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

    Ditemukan dalam 64/PMK.05/2013

    ---