Teks lengkap:

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Ditemukan dalam:

1. /PMK.05/2021
2. 10/PMK.03/2013
3. 145/PMK.05/2017
4. 154/PMK.05/2013
5. 159/PMK.05/2018
6. 171/PMK.05/2021
7. 181/PMK.05/2022
8. 190/PMK.05/2012
9. 196/PMK.05/2018
10. 223/PMK.05/2015

1. Satuan Kerja (Satker) (100%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2021, 10/PMK.03/2013, dan 8 dokumen lainnya

   ---

2. Satuan Kerja (Satker) (100%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 197/PMK.05/2017, 43/PMK.05/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Satuan Kerja (Satker) (100%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 195/PMK.05/2018 dan /PMK.05/2022

   ---

4. Satuan Kerja (Satker) (100%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2014

   ---

5. Satuan Kerja (Satker) (99%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 222/PMK.05/2014

   ---

6. Satuan Kerja (Satker) (99%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 88/PMK.05/2018

   ---

7. Satuan Kerja (Satker) (99%)

   Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 102/PMK.02/2018

   ---

8. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker) (99%)

   Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019

   ---

9. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Satker) (99%)

   Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

   Ditemukan dalam 126/PMK.05/2016 dan 128/PMK.05/2017

   ---

10. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker) (98%)

    Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

    Ditemukan dalam 212/PMK.05/2020

    ---