Teks lengkap:

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. PP 64 TAHUN 2012

1. Sekretaris Jenderal (-100%)

   Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 64 TAHUN 2012

   ---

2. Sekretaris Jenderal (-100%)

   Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

   Ditemukan dalam 10/PMK.09/2014, 137/PMK.01/2016, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Direktur Jenderal (-100%)

   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 157/PMK.06/2018 dan 260/PMK.06/2015

   ---

4. Direktur Jenderal (-100%)

   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2020, 104/PMK.05/2019, dan 10 dokumen lainnya

   ---

5. Direktur Jenderal (-100%)

   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan .

   Ditemukan dalam 176/PMK.05/2016

   ---

6. Menteri (-100%)

   Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 02/PMK.05/2011, 04/PMK.06/2010, dan 200 dokumen lainnya

   ---

7. Wakil Menteri (-100%)

   Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 135/PMK.06/2017 dan 197/PMK.06/2019

   ---

8. Kuasa BUN Pusat (-100%)

   Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

   Ditemukan dalam 125/PMK.05/2022 dan 180/PMK.05/2022

   ---

9. Menteri (-100%)

   Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PERPRES 11 TAHUN 2010

   ---

10. Kapolri (-100%)

    Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 2003 dan UU 1 TAHUN 2006

    ---