Teks lengkap:

Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara DBH DR yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

Ditemukan dalam:

1. 216/PMK.07/2021

1. Sisa DBH DR Provinsi (-100%)

   Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara DBH DR yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 216/PMK.07/2021

   ---

2. Sisa DBH DR Provinsi (-100%)

   Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 131/PMK.07/2019

   ---

3. Sisa DBH DR Provinsi (-100%)

   Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

   Ditemukan dalam /PMK.07/2021 dan 221/PMK.07/2019

   ---

4. Sisa DBH DR (-100%)

   Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 230/PMK.07/2017

   ---

5. Sisa DBH CHT (-100%)

   Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 215/PMK.07/2021

   ---

6. Sisa DBH CHT (-100%)

   Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 206/PMK.07/2020, 222/PMK.07/2017, dan 1 dokumen lainnya

   ---

7. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya clisebut Lebih Bayar DBH) (-100%)

   Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya clisebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.

   Ditemukan dalam 241/PMK.07/2014

   ---

8. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (Lebih Bayar DBH) (-100%)

   Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 2016, No. 1850

   Ditemukan dalam 187/PMK.07/2016

   ---

9. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (Lebih Bayar DBH) (-100%)

   Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.

   Ditemukan dalam 145/PMK.07/2013

   ---

10. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (Lebih Bayar DBH) (-100%)

    Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.

    Ditemukan dalam 250/PMK.07/2014

    ---