Teks lengkap:

Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Ditemukan dalam:

1. UU 31 TAHUN 2004

1. Surat izin usaha perikanan, (SIUP,) (-100%)

   Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 2004

   ---

2. Surat Izin Usaha Perikanan, (SIUP,) (-100%)

   Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

   Ditemukan dalam UU 45 TAHUN 2009

   ---

3. Izin Usaha Perikanan (IUP) (-100%)

   Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

   Ditemukan dalam PP 15 TAHUN 1990

   ---

4. Surat izin penangkapan ikan, (SIPI,) (-100%)

   Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 2004

   ---

5. Surat Izin Penangkapan Ikan, (SIPI,) (-100%)

   Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

   Ditemukan dalam UU 45 TAHUN 2009

   ---

6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, (SIKPI,) (-100%)

   Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

   Ditemukan dalam UU 45 TAHUN 2009

   ---

7. Surat izin kapal pengangkut ikan, (SIKPI,) (-100%)

   Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 2004

   ---

8. Izin Usaha Industri (dengan IUI) (-100%)

   Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.

   Ditemukan dalam PP 107 TAHUN 2015

   ---

9. Izin Usaha Industri (dengan IUI) (-100%)

   Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2017

   ---

10. Surat Izin Penambangan Batuan, (SIPB,) (-100%)

    Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

    Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2022

    ---