Teks lengkap:

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.

Ditemukan dalam:

1. 16/PMK.03/2011
2. 17/PMK.03/2011
3. 185/PMK.03/2015
4. 243/PMK.05/2015

1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKKP PBB) (-100%)

   Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 17/PMK.03/2011, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB (SKKP PBB) (-100%)

   Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB yang selanjutnya disingkat SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Surat Pemberitahuan (dengan SPb) (-100%)

   Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat dengan SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB sama dengan jumlah PBB terutang.

   Ditemukan dalam 17/PMK.03/2011

   ---

4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

   Ditemukan dalam 197/PMK.03/2015

   ---

5. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 17/PMK.03/2011

   ---

6. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB terutang.

   Ditemukan dalam 234/PMK.03/2022

   ---

7. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya denda administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2017

   ---

8. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 3 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan 2019, No. 1595 besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB terutang.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019

   ---

10. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB) (-100%)

    Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPKPB adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

    Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

    ---